Pertarungan Jokowi-Foke Ibarat Barcelona Vs Real Madrid

JAKARTA - Pemilukada DKI Jakarta menyisakan dua pasang kandidat untuk melaju di putaran kedua yaitu Foke-Nara dan Jokowi-Ahok. Setelah sebelumnya sebanyak enam pasang kandidat turut meramaikan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali ini.

Semakin berkurangnya jumlah kandidat, bukan berarti persoalan dalam Pemilukada itu berkurang. Menjelang hari pencoblosan yang diagendakan pada 20 September mendatang, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.

Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru Habiburokhman mengatakan Pemilukada DKI di putaran kedua ini mirip dengan pertandingan sepak bola El Clasicco di Liga Spanyol yang mempertemukan dua tim terbaik yang saling bersaing yaitu Barcelona dan Real Madrid.  "Jokowi-Ahok dan Foke-Nara ini mirip dengan pertandingan sepak bola El Clasicco di Liga Spanyol," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Minggu (9/9/2012).

Oleh karenanya, sambung Habib, bila sedikit saja Panwaslu kurang cermat atau kurang cepat dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim pengawas maka hal tersebut akan terlihat dan terasa tidak adil bagi masing-masing kontestan. "Panwaslu harus berimbang sikapi laporan para pihak. Sebagai wasit dalam Pemilukada putaran kedua ini, Panwaslu harus meningkatkan kinerjanya secara signifikan," tuturnya.

Selain harus bersikap adil, menurutnya Panwaslu juga harus bersikap cermat dan cepat dalam merespon dinamika yang terjadi di lapangan. Salah satu bentuk adil dalam konteks Pemilukada ini yaitu Panwaslu harus memperlakukan laporan kedua pasang calon dengan standart yang sama.

Habib yang juga bagian dari tim sukses Jokowi-Ahok ini mempertanyakan laporan kubu Foke-Nara terkait penayangan iklan Prabowo Subianto yang begitu cepat direspon dengan memanggil para pihak terkait dan bahkan menyetop tayangan iklan tersebut sebelum adanya keputusan dari Panwaslu. 

"Sementara di sisi lain laporan kami mengenai spanduk Foke-Nara yang mencantumkan logo pemerintah DKI tetap dibiarkan dan hingga kini para pihak yang terlibat belum dipanggil," kata Habib. 

Lebih lanjut, Habib mengatakan jika dilihat posisi kasusnya, kedua laporan tersebut sangat mirip karena kapasistas Prabowo dalam iklan tersebut adalah sebagai ketua APPSI, sementara posisi Nachrowi Ramli dalam spanduk tersebut disebutkan sebagai Ketua Bamus Betawi.

"Bahkan laporan kami sebenarnya lebih kuat karena selain ada dugaan kampanye di luar jadwal juga ada dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye mereka. Karena itu seharusnya Panwaslu berlaku adil dengan mencopot spanduk-spanduk tersebut," katanya.

Selain itu, Habib juga mengkritik sikap Panwaslu bersikap pasif dengan menunggu laporan resmi. Seharusnyan Panwaslu bertindak responsive terhadap informasi yang ada di masyarakat.

"Kasus warga yang disumpah untuk memilih Foke agar mendapatkan Jamkesda yang diberitakan media massa seharusnya segera diusut karena merupakan pelanggaran undang-undang yang sangat serius," paparnya.